Nihilkan Nilai Ketuhanan, Abdul Hakim Siagian: RUU P-KS Wajib Ditolak !

Abdul Hakim Siagian.

KABARHUKUM-Medan | Kontroversi terkait Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang sekarang lagi digodok di DPR RI terus mendapat sorotan dari masyarakat.

Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Dr Abdul Hakim Siagian SH MHum (AHS) menilai RUU P-KS banyak kelemahan dan terkesan terlalu dipaksakan.




Menurutnya, ada yang aneh pada draf RUU P-KS tersebut, yakni bila dicermati tidak ada satu pun referensi tentang kekerasan seksual yang bersumber dari kitab suci apalagi sunnah yang menjadi salah satu sumber hukum penting dalam Islam. Dengan kata lain naskah akademik RUU tersebut nihil unsur Ketuhanannya.

“Justru hal menonjol terlihat adalah pijakan teori yang terpilih, yaitu teori Feminimisme,” ungkap Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sumatera Utara ini, Kamis (31/1/2019).

Pada hal, kata AHS, Pancasila harus menjadi sumber dari segala sumber hukum, maka sila pertama Pancasila harusnya menjiwa dan dijiwai oleh sila-sila lainnya apalagi dalam konstitusi RI yang menjadi sumber hukum tertinggi di Republik Indonesia.

“Di UUD RI 1945, pada pasal 29 ditegaskan, narasi berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, maka harusnya semua hukum negara wajib berdasarkan nilai-nilai ketuhanan,” tegasnya.

Berangkat dari pandangan di atas, AHS melihat naskah akademik RUU P-KS tersebut “ngawur”, karena tidak menyandarkan landasan filsafatnya dari Ketuhanan yang Maha Esa. “Bahkan RUU PKS terkesan menihilkan nilai ketuhanan itu,” kata AHS.

Maka dengan demikian, kata AHS, RUU P-KS itu wajib ditolak, sebab tak boleh lahir hukum apapun di republik ini bila mengabaikan nilai ketuhanan.

“Dengan kata lain, tidak berlebihan jika kita mencurigai naskah draf RUU P-KS itu diinspirasi oleh ateisme,” sebutnya.

Lebih lanjut AHS menjelaskan, bahwa grand-desain tentang hukum ialah pembangunan hukum — dalam perspektif mengisi dan merubah — haruslah diadakan dalam kerangka yang bersifat paradigmatik. AHS melihat RUU ini tidak dituju kepada sistem itu, sebab RUU KUHP yang hingga sekarang belum sah yang merupakan induk dari corak kriminal/kejahatan.

Kemudian, dari perspektif politik hukum, dengan adanya kesan terlalu dipaksakan penggodokannya, AHS mensinyalir RUU ini merupakan “pesanan” kelompok kepentingan tertentu. “Wajar dicurigai, karena memang konten feminimisme di dalamnya begitu menonjol, sedangkan konten agamanya seakan dinegasi sedemikian rupa,” katanya.

Kemudian, lanjut AHS, bila berbicara HAM dalam kerangka hukum yang lebih luas, harusnya semua peratura perundang-undangan sebelum amandemen UUD 1945 disahkan wajib diharmoniskan dengan itu, karena ruang lingkup HAM itu dalam konstitusi begitu banyak ragamnya, tidak sekedar yang disebut dalam RUU ini, karena posisioningnya mencerminkan keganjilan dalam kerangka sistem, khususnya rancangan tentang kejahatan.

Maka, kata AHS, harusnya RUU ini tertolak, sebab terkesan diistimewakan. Namun sebenarnya tak dapat diposisikan keistimewaannya dalam tata hukum Indonesia dari substansi berbagai rumusan, pada hal nampaknya narasi terpilih untuk disimpulkan sebagai UU PKS menyimpang dari konstitusi, pilihan kodifikasi dan sistematika hukum kita.

“Oleh karena itu, pantaslah RUU P-KS ini dicurigai dan harusnya ditolak untuk disahkan,” pungkas Calon Anggota DPD RI No 21 dari Dapil Sumut ini. (*)

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*