Tokoh Muda Islam Sumut Buya Rafdinal: Tolak RUU P-KS !

Buya Rafdinal, Tokoh Muda Islam Sumut.

KABARHUKUM-Medan | Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang saat ini lagi digodok di gedung DPR/MPR oleh anggota legislatif yg terhormat menuai reaksi publik. Banyak kalangan mensiyalir RUU itu diarahkan untuk mendukung pro-zina dan Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender (LGBT).

Tokoh Muda Islam Sumatera Utara Buya Rafdinal Ssos MAP secara lantang menolak RUU P-KS tersebut. Menurutnya, RUU P-KS itu sangat berbahaya, karena dari namanya sungguh indah, tapi ternyata bermaksud  hanya untuk mengelabui masyarakat.




“Sekilas terminologi dan kalimat-kalimat hukum  yang tertera dalam draft RUU tersebut sangat humanis. Jika tidak dicermati secara kritis bisa menipu orang awam. Pada hal sesungguhnya sangat berbahaya dan pretensinya adalah untuk melegalisasi free sex,” ujar Wakil ketua PD Muhammadiyah Kota Medan ini kepada kabarhukum.com, Kamis (31/1/2019).

Menurut Rafdinal, kandungan dalam RUU P-KS itu sangat mengganggu keadilan bagi keluarga Indonesia yang meyakini bahwa perzinaan dilihat dari segi manapun adalah perbuatan keji, meskipun dilandasi suka sama suka.

Ia mengungkapkan, setidaknya ada beberapa poin draf RUU P-KS itu yang sangat kontroversial.

Pertama, RUU ini berpandangan bahwa yang berhak mengontrol tubuh perempuan adalah perempuan. RUU ini menginginkan perempuan harus diberikan kekuatan hukum untuk melindungi dirinya. “Memang ini benar dan sangat bagus, akan tetapi ada kekosongan yang sengaja diciptakan supaya penumpang gelap bisa masuk, yakni tidak ada  pengaturan tentang kejahatan seksual, yaitu hubungan seksual yg melanggar norma susila dan agama,” jelas dosen FISIP UMSU ini.

Kemudian, pemaksaan hubungan seksual bisa kena jerat hukum, termasuk suami yg memaksa istri berhubungan badan. “Jelas ini sangat berbahaya, sementara hubungan seksual suka sama suka, walaupun di luar pernikahan, diperbolehkan,” katanya.

Selanjutnya, kata Rafdinal, yang tak kalah gilanya adalah soal pemaksaan aborsi bisa dijerat hukum, sedangkan yang sukarela diperbolehkan. “Bahkan, seorang ibu yang memaksakan anak perempuannya untuk berhijab, bisa dijerat hukum,” bebernya.

Satu lagi yang tak kurang tendensius adalah relasi kuasa berbasis gender, dimana lelaki yg merasa jadi perempuan boleh berhubungan badan dengan sesama lelaki, asal suka sama suka. “Soal ini sudah sangat jelas, ujungnya adalah untuk melegalisasi gender ketiga, yaitu LGBT,” tandasnya.

Untuk diketahui, sambungnya, rencana strategi selanjutnya adalah kontrasepsi gratis dan bebas akses utk remaja

Berangkat dari sinyalemen-sinyalemen itu, jika anggota dewan yang terhormat sudah tidak mampu lagi menahan agar RUU P-KS ini tidak disahkan, maka menurut Rafdinal sudah saatnya rakyat Indonesia yang mencintai keluarganya untuk lantang bersuara menolak pengesahan RUU tersebut.

“Tolak RUU tersebut. Ummat Islam harus lawan menolak RUU ini. Pemerintah jangan khianati Pancasila bahwa negara ini negara yang berdasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa,” tegasnya.

Kabarnya jenis RUU ini adalah inisiatif yang asalnya dari anggota  legislatif. Karena itu, Rafdinal minta Fraksi Partai Islam dan berbasis Islam untuk secara tegas menolaknya. “Awasi dan perhatikan fraksi partai mana yang mendukung agar tidak dipilih caleg dan partainya dalam pemilu nanti,” kata Rafdinal. (*)

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*