Mantan Kapolri, Jenderal Pol (Purn.) Awaloedin Djamin Wafat

Jenderal Pol. Awaloeddin Djamin. [foto: dok polri/Anadolu Agency]

KABARHUKUM-Jakarta | Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol. (Purn.) Awaloedin Djamin MPA PhD wafat pada Kamis (31/1/2019) kemarin. Awaloedin meninggal pada pukul 14.45 WIB Kamis (31/1/2019) di RS Medistra. Jenazah almarhum akan disemayamkan di auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kopolisian (PTIK), Kebayoran Lama, Jaksel.

Direncanakan, almarhum dishalatkan terlebih dahulu di Masjid PTIK sebelum dimakamkam di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Direncanakan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian langsung menjadi Inspektur Upacara pemakaman.




Awaloedin pernah menjabat sebagai Kapolri periode 1978-1982. Dia juga pernah berposisi sebagai Menteri Tenaga Kerja pada Kabinet Ampera (1966), hingga kemudian ditugaskan sebagai Duta Besar untuk negara sahabat.

Awaloeddin Djamin semasa Kapolri.

Mulanya, Awaloedin sempat kuliah di Fakultas Ekonomi (1949-1950). Tapi kemudian menjadi prajurit polisi, dan menempuh pendidikan di PTIK hingga lulus 1955. Pada 25 April 1955, Awaluddin turut mendirikan Ikatan Mahasiswa Djakarta (IMADA) bersama 23 mahasiswa lainnya. Dia lalu ditempatkan pada bagian Sekretariat Jawatan Kepolisian Negara (1955) dan menjabat Kasi Umum Sekretariat Jawatan Kepolisian Negara (1958). Kemudian dia memperdalam studinya di University of Pitsburgh dan dilanjutkan ke University of Southern California, Amerika Serikat, hingga menggondol gelar PhD pada 1962.

Sepulang dari Amerika Serikat, Awaloedin menjabat sebagai Lektor Luar Biasa PTIK (1964). Kemudian, berturut-turut menjadi Direktur Kekaryaan Depak (1964), Anggota Musyawarah Pembantu Perencana Nasional (1965), Anggota DPRGR (1964-1966), Menteri Tenaga Kerja Kabinet Ampera (1966), dan Deputi Pangak Urusan Khusus semasa Kapolri Hoegeng Iman Santoso (1968). Sebelum ditugaskan sebagai Duta Besar RI untuk Jerman Barat (1976), terlebih dulu dia menjadi Direktur Lembaga Administrasi Negara (1970). Dan akhirnya, dia dipanggil pulang ke Jakarta untuk dilantik oleh Presiden Soeharto menjadi Kapolri, pada 26 September 1978.

Pada masa Awaloedin pula, KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 sebagai hasil karya bangsa Indonesia sendiri disahkan DPR-RI. KUHAP sebagai pengganti Het Herziene Inlandsh Reglement (HIR), hukum acara pidana produk kolonial Belanda yang dianggap telah usang dan tidak manusiawi. Dalam hal ini, Polri berperan aktif menyumbangkan pokok-pokok pikiran untuk materi KUHAP baru itu.

Kecintaannya pada dunia kepolisian membuatnya bersedia menjabat sebagai Dekan PTIK walau dia sudah tidak menjabat sebagai Kapolri.

Selamat jalan, Jenderal… (*)

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*