Pungli Sertifikat Tanah, Menteri Bilang Ada di Tingkat RT Sampai Kelurahan Bukan BPN

Sertifikat Hak Milik (ilustrasi)

KABARHUKUM-Jakarta | Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil, mengaku pungutan liar (pungli) pengurusan sertifikat tanah bukan terjadi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, melainkan di tingkat RT hingga kelurahan.

Statemen Sofyan Djalil ini, terkait pemberitaan praktik pungli dalam pengurusan sertifikat tanah di Kota Tangerang Selatan, Banten, baru-baru ini. Sejumlah warga di Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, mengaku masih menebus jutaan rupiah untuk mendapatkan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Padahal program ini kerap kali digaungkan oleh Presiden Joko Widodo tak memungut biaya sama sekali.




Seperti dilansir dari CNNIndonesia, Sofyan mengatakan, pembuatan membuat sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) gratis alias tidak dipungut biaya.”Jadi memang ini adalah penyakit lama ya, yang perlu pelan-pelan. Tapi bagi kami terus sosialisasi bahwa ini program pemerintah gratis,” kata Sofyan usai Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Sofyan menjelaskan dari ketentuan yang berlaku, desa-desa memang bisa memungut Rp200 ribu untuk biaya administrasi membuat sertifikat tanah kepada warga untuk di Pulau Jawa. Sementara di luar Pulau Jawa, biaya yang bisa diminta ke warga sekitar Rp350 ribu. “Karena begini ketentuan yang ada desa bisa memungut sampai dengan 200 ribu untuk kepentingan pra-sertifikat, di BPN sekarang alhamdulillah tidak ada sama sekali,” ujarnya. (*)

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*