Pengertian Hukum Perdata

KABARHUKUM | Hukum pedata ialah hukum yang bersifat privat yang fokus dalam mengatur perihal hubungan antara perseorangan. Hasilnya hukum-hukum yang berlaku hanya akan berdampak pada orang-orang yang bersangkutan.

Berbeda dengan hukum pidana, hukum pidana lebih kepada hal yang bersifat umum, melindungi kepentingan umum yang akan berdampak langsung pada masayarakat secara umum. Ketika terjadi suatu tindak pidana, hal itu akan memberikan implikasi yang buruk terhadap, ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat.




Berdasarkan pandangan para pakar hukum, mereka menjelaskan hukum perdata sebagai berikut:

1. Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H.

“Hukum perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan orang yang satu dan orang yang lainnya”.

 

2. Prof. R. Soebekti, S.H.

“Hukum Perdata merupakan segala hak yang mencakup hukum privat materiil yang mengatur kepentingan perseorangan”.

3. Ronald G. Salawane

“Hukum Perdata adalah seperangkat aturan-aturan yang mengontrol orang ataupun badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain didalam masyarakat yang fokus terhadap kepentingan perseorangan serta memberikan sanksi perihal pelanggaran yang telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam KUHP”.

4. Sudikno Mertokusumo

“Hukum Perdata ialah hukum antar perseorangan yang mengontrol hak dan kewajiban perseorangan yang satu dengan yang lainnya baik dalam hubungan berkeluarga ataupun bermasyarakat”.

 

Bila disimpulkan maka, hukum perdata adalah sederetan aturan yang mengontrol hubungan hukum antara satu orang dengan yang lainnya, subjek hukum yang satu dan yang lainnya, dengan menfokuskan diri pada kepentingan individu untuk mencapai sebuah tujuan.

Setelah mengetahui pengertian dari hukum perdata, maka kita beranjak pada sejarah dari hukum perdata itu sendiri.

Berasal dari hukum perdata Perancis yakni Code Napoleon yang dianut oleh Belanda. Hal ini disusun dengan didasari oleh hukum Romawi Corpus Juris Civilis yang pada zamannya diakui merupakan hukum yang paling sempurna.

Hukum privat yang saat itu berlaku di Perancis telah dimuat dalam dua kodifikasi yakni Code de Commerce (Hukum Dagang) dan Code Civil (Hukum Perdata). Ketika prancis menguasai Belanda di tahun 1806-1813, dua kodifikasi tersebut diberlakukan oleh pemerintah Perancis terhadap Belanda yang digunakan selama 24 tahun hingga kemerdekaan Belanda dari perancis di tahun 1813.

DI tahun 1814 Belanda memulai untuk menyusun KUHS Negeri Belanda atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil), dengan didasari oleh kodifikasi hukum belanda yang telah dibuat oleh MR.J.M Kemper (ONTWERP KEMPER).

1924 Kemper meninggal dunia bahkan sebelum tugasnya ini terselesaikan. Perjuangannya ini lalu dilanjutkan oleh seorang pejabat Ketua Pengadilan Tinggi Belgia bernama Nicolai. Dengan jerih payahnya akhirnya tujuan tersebut dapat terealisasikan pada tanggal 6 juli 1880 dengan dibentuknya 2 kodifikasi baru.

Kedua kodifikasi ini berlaku pertanggal 1 Oktober 1938, yang hasilnya pemberontakan terjadi di belgia. Kodifikasi tersebut sebagai berikut :

Wetboek van Koophandel disingkat WvK, dikenal juga dengan sebutan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)
Burgerlijk Wetboek disingkat BW dikenal juga dengan sebutan Kitab Undang-undang Hukum Perdata-Belanda.

Menurtu profesor Mr. J. Van Kan, BW adalah hasil terjemahan dari Code Civil hasil jiplakan dari salinan berbahasa Perancis yang diterjemahkan ke dalam bahasa nasional Belanda.

Hukum perdata yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia adalah Hukum Perdata Indonesia. Hukum perdata yang merupakan hukum perdata barat (Belanda) yang pada dasarnya dianut dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang tertulis dalam bahasa Belanda.

Ini dikenal sebagai Burgerlijk Wetboek yang disingkat dengan B.W., sebagian materi B.W telah dicabut masa berlakunya dan berganti menjadi Undang-undang RI yang kita gunakan sampai saat ini.

31 Oktober 1837, Mr. C. J. Scholten van Oud Harlem bersama Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer diangkat sebagai ketua pantitia serta anggota kodifikasi yang selanjutnya Van Vloten dan Meyer digantikan oleh Mr. J. Schneither dan Mr. A.J. van Nes sebagai anggota baru.

Pertanggal 30 April 1847 Indonesia mengumumkan melalui Staatsblad no. 23 dan berlakunyanya kodifikasi KUHPdt tersebut Januari 1948.

Setelah mencapai kemerdekaannya, Indonesia berdasarkan pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, KUHPdt Hindia Belanda masih tetap berlaku sebelum diganti dengan undang-undang baru.

B.W. Hindia Belanda juga seringkali disebut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sebagai pokok dari Hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

Berhubungan dengan hukum perdata yang berlaku di Indonesia, perlu diketahui bahwa hal ini bisa menjangkau hingga internasional yang di bahas dalam studi hubungan internasional.

Isi KUH Perdata

KUH Perdata berisikan tentang beberapa kasus yang dibagi ke dalam 4 bagian:

Buku 1 tentang Orang
Buku 2 tentang Benda
Buku 3 tentang Perikatan
Buku 4 tentang Daluwarsa dan Pembuktian

Di indonesia itu sendiri ini bersumber pada Staatblaad no. 23 tahun 1847 mengenai burgerlijk weboek voor Indonesie (B.W./KUHPer).

B.W./KUHPer pada dasarnya merupakan aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang peruntukannya bagi golongan non-pribumi yaitu Eropa, Tionghoa, dan Timur.

Akan tetapi, atas dasar pasal 2 aturan peralihan Undang-undang dasar 1945, setiap aturan pemerintah Hindia Belanda tersebut berlaku pada warga negara Indonesia sesuai dengan Azas Konkordasi.

Ada beberapa ketentuan yang tertuang dalam B.W. saat ini yang diatur secara terpisah atau tersendiri oleh berbagai aturan perundang-undangan. Sebagai contohnya mengenai tanah, hak tanggungan dan fidusia.

Berdasarkan fungsing Hukum Perdata terbagi menjadi dua macam, diantara lain:

  1. Hukum Perdata Formal, yakni hukum yang mengatur bagaimana siasat agar hukum perdata materiil dapat bertahan.
  2. Hukum Perdata Materiil, yakni hukum yang aturannya mencakup mengenai hak-hak dan kewajiban perdata, yakni mengatur setiap kepentingan perdata dari subyek hukum.

 

Di zaman romawi secara garis besar terdapat 2 grup pembagian hukum, yakni :

  1. Hukum Privat, adalah kumpulan hukum yang terfokus pada kepentingan individu/perseorangan. Ini juga bisa disebut sebagai Hukum Perdata atau Hukum Sipil.
  2. Hukum Publik, ialah hukum yang menitikberatkan pada perlindungan hukum yang mengatur tentang hubungan antara negara dan masyarakat.

Dalam tradisi hukum di benua eropa (Civil Law) dikenal pembagian atas hukum menjadi 2 yakni hukum publik dan hukum privat, akan tetapi dalam sistem Anglo Sakson (Common Law) hukum tidaklah memiliki pembagian seperti itu.

Asas Hukum Perdata

Adapun beberapa asas yang sangat penting dalam hukum perdata antara lain:

  • Asas Konsesualisme, adalah asas yang memiliki hubungan dengan terbentuknya sebuah perjanjian. Syarat sah dari sebuah perjanjian ialah adanya kesepakatan kedua belah pihak, hal ini tertera pada pasar 1320 ayat 1 KUH perdata.
  • Asas Kebebasan Berkontrak, yaitu asas yang bermakna bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat atau mengadakan sebuah perjanjian apapun, baik yang telah diatur menurut undang-undang ataupun yang belum. “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya” dimuat dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.
  • Asas Kepercayaan, yakni asas yang bermakna bahwa setiap individu yang ini membuat sebuah perjanjian harus dan perlu memenuhi setiap prestasi yang ada diantara kedua pihak.
  • Asas Kekuatan Mengikat, yaitu asas ini menyatakan bahwa setiap perjanjian hanya akan mengikat atau menyinggung para pihak yang melibatkan atau mengikat diri pada perjanjian tersebut.
  • Asas Moral, yakni asas yang terikat dalam sifat wajar, maknanya bahwa setiap perbuatan seseorang yang sukarela tidak mempunyai hak untuk menuntut apalagi menggugat prestasi dari pihak debitur.
  • Asas Perlindungan, yakni asas yang gunanya memberikan perlindungan hukum terhadap debitur dan kreditur. Akan tetapi, hal mendapatkan perlindungan atas hukum ialah debitur, dengan alasan posisinya yang lemah.
  • Asas Kepatutan, adalah asas yang menyangkut sebuah ketentuan tentang isi dari perjanjuan yang diharuskan oleh kepatutan.
  • Asas Kepribadian, merupakan asas yang mengharuskan seseorang untuk membuat perjanjian untuk kepentingan pribadi dirinya.
  • Asas Itikad Baik, yaitu asas yang kaitannya mengenai pelaksanaan perjanjian. Dikatakan bahwa setiap hal harus dilaksanakan dengan mengikuti, memenuhi tuntutan keadilan serta tidak melanggat kepatutan. Ini sesuai dengan pasa 1338 ayat 3.
  • Asas Persamaan Hukum, yakni asas yang di dalamnya terkandung makna bahwasanya subjek hukum memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum ketika membuat perjanjian.
  • Asas Keseimbangan, yaitu asas yang menginginkan kedua belah pihak untuk melaksanakan serta memenuhi perjanjian yang telah ditetapkan.
  • Asas Kepastian Hukum (Asas Pacta Sunt Servada), ialah asas yang diakibatkan dari suatu perjanjian dan diatur dalam pasal 1338 ayat 1 dan 2 kuh perdata. Kesimpulan dari asas ini berbunyi “……. berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Macam-macam Hukum Perdata

Dalam ilmu hukum perdata, dikenal pembagian berdasarkan 2 hal yakni, ilmu pengetahuan hukum serta pembagian berdasarkan KUH Perdata.

Berdasarkan ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata dibagi menjadi 4 macam, antara lain:

  1. Hukum Perorangan (pribadi), ialah hukum yang aturannya mencakup tentang manusia sebagai subjek hukum dalam kemampuannya untuk memiliki hak dan melaksanakan hak-hak tersebut sendiri.
  2. Hukum Keluarga,  ini mengangkat mengenai perwalian, kekuasaan orangtuan, perkawinan, dan pengampunan. Hukum ini terjadi disebabkan adanya perkawinan antara dua lawan jenis yakni laki-laki dan perempuan yang melahirkan keturunan.
  3. Hukum Kekayaan, ialah hukum yang aturannya mengenai hak-hak yang dimiliki terhadap suatu benda dan juga mengenai benda tersebut. Benda yang dimaksudkan merupakan segala jenis barang dan hak yang dimiliki orangtua atau sebagai objek hak milik. Dalam hal hukum kekayaan, harta kekayaan mencakup atas 2 hal, yakni Hukum Perikatan yang sifatnya kehartaan orang atau lebih dan Hukum Benda yang sifatnya mutlak (diakui dan dihormati oleh semua orang hak terhadap benda tersebut).
  4. Hukum Waris, ialah hukum yang mengatur setiap hal mengenai pembagian harta peninggalan dari seseorang, hibah, wasiat, ahli waris, serta urutan penerimaan ahli waris.

Dalam pembagiannya menurut KUH Perdata, macam-macam hukum perdata antara lain :Berdasarkan pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, macam-macam hukum perdata antara lain:

  • Buku I tentang orang, mengatur mengenai individu dan hukum kekeluargaan.
  • Buku II tentang hal benda, mengatur hukum waris serta kepemilikan benda/kebendaan.
  • Buku III tentang hal perikatan, mengatur hak-hak serta kewajiban antara seseorang dengan orang lain atau satu pihak dengan pihak yang lain sebagai timbal balik.
  • Buku IV tentang daluarsa dan pembuktian, yakni mengatur mengenai akibat hukum yang muncul dari adanya daluarsa dan mengatur mengenai alat-alat pembuktian.

Sumber Hukum Perdata

Sumber Hukum ialah segala hal yang menciptakan aturan dengan sifat memaksa, dengan situasi apabila aturan tersebut dilanggarn maka akan diberlakukan sanksi yang tegas dan nyata. Vollmar berpendapat bahwasanya sumber hukum perdata ada 2, yakni :

  1. Sumber Tertulis
  2. Sumber Tidak Tertulis/Kebiasaan

Sumber Hukum Tertulis itu sendiri sebagai berikut :

  • Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB), yaituketentuan-ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia.
  • KUH Perdata atau Burgelijk Wetboek (BW), yaitu ketentuan hukum produk Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan asaskoncordantie.
  • KUHD atau Wetboek van Koopandhel (WvK), yaitu KUH Dagang yang terdiri atas 754 pasal, meliputi buku I (tentang dagang secara umum) dan Buku II (tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam pelayaran.
    Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, yaitu UU ini mencabut berlakunya Buku II KUH Perdata sepanjang mengenai hak atas tanah, kecuali hipotek. Secara umum dalam UU ini mengatur mengenai hukum pertanahan yang berlandaskan pada hukum adat, yaitu hukum yang menjadi karakter bangsa Indonesia sendiri.
  • Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan
  • Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
  • Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.
  • Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
  • Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Jaminan Simpanan (LPS).

Referensi:

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,2014.

P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.

Subekti. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: Penerbit PT. Intermasa, 2003.

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*