Tuntutan Jaksa Dinilai Tak Sesuai Fakta, Sri Astuti Mohon Hakim Beri Putusan Seadilnya

KABARHUKUM – Medan | Tuntutan hukuman dan uang pengganti yang dikenakan jaksa penuntut kepada Mantan Kepala Desa Sampali, Sri Astuti dinilai keliru karena tidak sesuai pada fakta-fakta persidangan selama prosesnya digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Medan. Oleh karena itu, majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut dimohon untuk mengambil keputusan yang adil seadilnya sesuai fakta persidangan.

Hal tersebut disampaikan Tim Kuasa Hukum Sri Astuti dalam agenda sidang pembacaan nota pembelaan (pledoi), yang dibacakan dihadapan majelis hakim yang diketuai Nazar Efriadi dan jaksa penuntut umum (JPU) Wisnu Wardana di Ruang Cakra 4 PN Tipikor Medan, Kamis (14/02/2019).




Tim Kuasa Hukum yakni Nuriyono, Muhammad Amri, Redyanto, Muslim Muis dan Novri Andi Akbar secara bergantian membacakan pembelaanya menegaskan bahwa ada perbedaan jumlah SKT antara HGU PTPN II Kebun Sampali dengan yang berada diluar HGU. Hal itu terungkap dalam BAP saksi Sekretaris Desa Sampali Saptaji dan Karyawan PTPN II Lili Sutanto Ginting yang menjadi pedoman dalam perhitungan yang dilakukan Hernold F Makawimbang selaku auditor investigative.

“Ini dapat dilihat dari tabel informasi SKT dalam HGU versi Kantor Desa Sampali dengan versi PTPN 2 Kebun Bandar Klippa. Dimana Saptaji sebanyak 382 SKT, Lilik Sutanto Ginting sebanyak 381 dan hasil audit investigative sebanyak 405 SKT,” ungkap Nuriyono.

Fakta lainnya, Manager PTPN 2 Kebun Bandar Klippa, Mahdian Tri Wahyudi yang jadi saksi menyebutkan PTPN 2 Kebun Bandar Klippa tidak dapat mengelola lahan semenjak 2015, bukan semenjak 2003 sebagaimana dasar perhitungan kerugian negara yang dilakukan Ahli selaku Auditor Investigative.

Selain itu, pernyataan saksi Mahdian Tri Wahyudi dan Kepala Dusun menyebutkan tidak semua lahan yang diterbitkan SKT nya oleh Sri Astuti berada dilahan produktif.  Sebagian ternyata ada diareal pemukiman karyawan dan pemukiman pensiunan PTPN 2.

“Hal lainnya terungkap dalam persidangan menerangkan tidak ada audit keuangan PTPN 2, yang dijadikan bukti tentang adanya kerugian/kehilangan pendapatan yang merugikan PTPN2,” Sambung Muhammad Amri.

Lanjut Amri, permohonan penerbitan SKT dilakukan secara berjenjang prosedural melalui Kepala Dusun, kemudian perangkat Desa. Biasanya untuk Sampali yang mengurus pembuatan SKT adalah Saptaji atau Anto Sutomo, sedangkan soal biaya ke pengurusan SKT diminta dan diterima oleh Anto Sutomo, sehingga demikian tidak ada kaitannya dengan Sri Astuti selaku Kepala Desa Sampali.

Masih dalam pembelaan, Redyanto juga menjelaskan mengenai kerugian negara senilai Rp 2.716.554.202,- sejatinya tidak mutlak kerugian negara. Karena harus dipahami PTPN2 merupakan badan usaha negara yang mencari keuntungan, dimana seluruh kekayaannya tidak mutlak seluruhnya merupakan kekayaan negara, sehingga kerugian negara C.q PTPN2 adalah kegagalan dalam menjalankan bisnisnya.

Diakhir pembacaan pembelaannya, penasehat hukum meminta kepada majelis hakim Tipikor untuk memberikan hukuman seadil-adilnya kepada Sri Astuti. Karena hal ini terjadi karena ketidaktahuan sehingga mengakibatkan Sri harus menjalani proses persidangan. Sementara, penuntut umum Kejari Deliserdang menyatakan tetap pada tuntutan dalam replik yang disampaikan dalam persidangan. Usai membacakan pembelaan, majelis hakim menunda persidangan hingga Senin (18/02/2019).

Sri Astuti dalam perkara dugaan penyalahgunaan wewenang menerbitkan sebanyak 405 Surat Keterangan Tanah (SKT) atas lahan PTPN 2, dituntut 8 tahun penjara dan membayar denda Rp 500 juta atau digantikan kurungan badan selama 1 tahun apabila tidak dibayar serta membayar uang pengganti senilai Rp 2 Milliar atau digantikan kurungan badan selama 4 tahun apabila tidak membayarnya.(*)

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*