Sekjen MAHUTAMA: Politik Praktis Bukan Wilayah Muhammadiyah

KABARHUKUM-Jakarta | Sekjen Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA) Auliya Khasanofa SH MH menegaskan, bahwa politik dalam pandangan Muhammadiyah bukan turut serta berkecimpung dan bergulat dengan hiruk-pikuk perebutan kekuasaan. Perebutan kursi dan kuasa adalah wilayah partai politik (parpol).

Auliya mengatakan, biarlah pilar demokrasi itu bermain dengan iramanya. Muhammadiyah mengambil sikap mendidik warga bangsa dan terus memproduksi wacana, sikap, dan moralitas politik yang santun dan beradab.




“Inilah irama Muhammadiyah. Politik praktis bukan wilayah Muhammadiyah,” ujarnya pada saat Acara deklarasi MAHUTAMA di Aula PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya No 62  Jakarta Pusat, Jumat (01/03/19).

Namun, kata Auliya, Persyarikatan Muhammadiyah sama sekali tidak alergi politik. Hal itu tertulis dalam klausul Kepribadian Muhammadiyah 1962. Sejarah mencatat, mulai khittah 1971 dan 1978 Muhammadiyah melalui kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan sikap politik yang netral dalam setiap menghadapi pemilu dan juga larangan rangkap jabatan bagi anggotanya dan pimpinannya dalam partai politik kecuali dalam kondisi tertentu atas izin PP. Muhammadiyah itu sendiri.

Kemudian, lanjutnya, Khittah Denpasar 2002 menyebutkan bahwa “Muhammadiyah senantiasa memainkan peran politiknya sebagai wujud dari da’wah amar ma’ruf nahi munkar dengan jalan mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan perekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban”.

“Khittah itu memperkuat gagasan Kepribadian Muhammadiyah yang menyebutkan bahwa peran serta Persyarikatan adalah membangun keadaban politik. Kerja Muhammadiyah bukan dengan cara atau gaya partai politik,” ujar Auliya.

Auliya juga menyampaikan bahwa dalam Pedoman Hidup Islami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dijelaskan dalam point 1 bahwa warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis (masa bodoh) dalam kehidupan politik melalui berbagai saluran secara positif sebagai wujud muamalah,  sebagaimana dalam bidang kehidupan lain dengan prinsip akhlaq Islam dengan sebaik-baiknya dengan tujuan membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Point 2 dalam berpolitik harus ditegakkan dengan sejujur-jujurnya dan sesungguh-sungguhnya yaitu menunaikan amanat (QS. An Nisa: 58) dan tidak boleh menghianati amanat (QS An Nisa: 58), menegakan keadilan, hukum dan kebenaran (QS Al Anfal : 27), ketaatan kepada pemimpin sejauh sejalan dengan perintah Allah dan Rosul (QS An Nisa : 58), mengemban risalah Islam (QS. Al Anbiya: 107), menunaikan amar ma’ruf dan mengajak orang beriman kepada Allah (QS Ali Imran: 104), mempedomani Al Qur’an dan As Sunnah (QS An Nisa: 108), dan beberapa ayat yang terkait dengan berpolitik dengan kejujuran. (*)

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*