Cuti Presiden dan Larangan Penggunaan Fasilitas Negara dalam Kampanye, Ini Kata UU…

Pesawat Kepresiden Republik Indonesia.

KABARHUKUM – Medan | Dalam masa Kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019) saat ini, di antara pertanyaan masyarakat adalah bagaimana memisahkan sosok Presiden yang juga berstatus sebagai Calon Presiden? Apalagi, dalam Pilpres 2019 ini, Presiden Joko Widodo juga berposisi sebagai Calon Presiden (Capres).

Jawabannya ada di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di antara yang paling penting adalah soal cuti dan adanya pelarangan penggunaan fasilitas negara. Namun, tidak seluruh fasilitas negara itu dilarang dipakai oleh Presiden.




Berikut di antara ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyangkut kampanye Presiden.

– Pasal 281
(1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walitkota harus memenuhi ketentuan:
a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.

(2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

– Pasal 299
(1) Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.

– Pasal 300 
Selama melaksanakan Kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

– Pasal 301
Presiden atau wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon wakil presiden dalam melaksanakan Kampanye Pemilu presiden atau wakil presiden memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

– Pasal 304
(1) Dalam melaksanakan kampanye, presiden dan wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.
(2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;
c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan
d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

– Pasal 305
(1) Penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan wakil presiden menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional.

(2) Dalam hal Presiden dan wakil presiden menjadi calon Presiden atau calon wakil presiden, fasilitas negara yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan sebagai Presiden dan Wakil presiden.

(3) calon Presiden dan calon wakil presiden yang bukan Presiden dan wakil Presiden, selama kampanye diberikan fasilitas pengamanan, kesehatan, dan pengawalan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia
(4) Pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai dari APBN.
(5) Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*