Kejatisu, Kejagung Hingga Presiden Jokowi Digugat Rp 104 Miliar Karena Kasus Ini

KABARHUKUM – Medan | Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) digugat hingga Rp 104 Miliar oleh seorang pengusaha bernama Armen Lubis dikarenakan hingga saat ini perkara Mujianto Cs tidak juga dilimpahkan ke pengadilan. Melalui Penasehat Hukum Arizal, ia mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (4/3/2019) sesuai nomor 161/Pdt.6/2019/PN.Md.

Arizal seusai mendaftarkan gugatan tersebut, kepada wartawan menyatakan gugatan ini dilayangkan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja pihak kejaksaan yang menurutnya telah melakukan akrobatik hukum. Padahal untuk perkara Mujianto Cs, beberapa bulan lalu tersangka dan barang bukti telah dilimpahkan ke Kejatisu dan bahkan sudah dinyatakan lengkap (P21).




“Apa karena adanya jaminan uang senilai Rp3 miliar yang diberikan tersangka Mujianto sehingga kasusnya tidak dilimpahkan? Sedangkan kita ketahui sebelumnya Mujianto sempat buron dan kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian di Cengkareng,” ucap Arizal.

Selain Kejatisu sebagai tergugat I, pihaknya juga menggugat Kejagung (tergugat II) selaku atasan langsung dan Presiden RI Joko Widodo sebagai tergugat III. Mengapa hingga ke presiden, menurutnya dikarenakan sebelumnya Armen Lubis telah menyurati Presiden RI dengan tembusan Ketua DPR, para Wakil Ketua DPR, Komisi III DPR, Menkopolhukam, LPSK, Komnas HAM, Ombudsman, Jaksa Agung, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

“Jadi dengan berat hati kami mengajukan gugatan ke Presiden RI selaku tergugat III, dengan harapan ini menjadi perhatian,” tegasnya.

Sebelumnya diketahui perkara penipuan itu sudah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejatisu sejak 7 April 2018 silam. Bahkan, tersangka Mujianto dan Rosihan berikut berkas perkaranya telah diserahterimakan dari Ditreskrimum Poldasu kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Kemudian Mujianto dan Rosihan ditetapkan sebagai tersangka pada November 2017. Selanjutnya, pada 7 April 2018 perkara penipuan itu dinyatakan lengkap (P21). Namun, Mujianto sangat tidak kooperatif sehingga Poldasu sejak 19 April 2018 menetapkannya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Poldasu juga menerbitkan surat pencekalan Mujianto yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi.

Setelah tiga bulan DPO, pada 23 Juli 2018 pihak Imigrasi Bandara Soekarno Hatta berhasil menangkap dan menyerahkan tersangka Mujianto kepada Polda Sumatera Utara.

Selanjutnya, pada 26 Juli 2018, penyidik Poldasu menyerahkan tersangka Mujianto dan stafnya Rosihan Anwar kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, untuk diproses secara hukum di pengadilan.

Hanya beberapa jam setelah penyerahan itu, JPU Kejati melepaskan Mujianto dengan jaminan uang sebesar Rp 3 miliar. Mirisnya, setelah 10 bulan perkara itu dinyatakan lengkap, JPU Kejatisu belum juga melimpahkannya ke Pengadilan Negeri Medan.(*)

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*