Mengatasi Pengangguran di Sumut, Abdul Hakim Siagian Lebih Percaya Program Eramas Ketimbang Kartu Pra-Kerja

Abdul Hakim Siagian.

KABARHUKUM-Medan | Calon Anggota Dewan perwakilan Daerah (DPD RI) dari daerah pemilihan Sumatera Utara Dr Abdul Hakim Siagian SH MHum (AHS) mengatakan, hingga hari ini salahsatu problem klasik yang tak kunjung bisa diatasi adalah persoalan pengangguran. Ia menilai, lambatnya penanganan pemerintah dalam menyikapi masalah ini, membuat perekonomian Indonesia semakin terpuruk.

“Alih-alih bisa memberikan solusi yang strategis, justru pemerintah kita sepertinya lebih antusias melontarkan gagasan yang kontroversial melalui janji akan membagikan kartu pra-kerja untuk mengatasi angka pengangguran yang cenderung makin membengkak,” ujarnya, Jumat (6/3/2019).




Menurut Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sumut ini, kendati pemerintah petahana mengklaim sebagai “kartu sakti”, tapi sesungguhnya secara substansial itu tidak cukup sakti untuk menyelesaikan persoalan. “Justru saya melihat gagasan menggaji pengangguran itu adalah sesuatu yang konyol dan lebih kental aroma politiknya, yakni lebih untuk kepentingan elektabilitas semata,” sebutnya.

Bahkan AHS melihat hal itu sebagai bentuk ketidakmampuan pemerintah sekarang ini mengatasi persoalan pengangguran. Dia mengingatkan pemerintah, bahwa rakyat tidak akan lupa dengan apa yang telah dijanjikan Presiden Jokowi pada tahun 2014 silam yang sesumbar akan menciptakan 10 juta lapangan kerja.

“Buktinya mana ? Mestinya pemerintah fokus untuk mempertanggungjawabkan janji itu dengan menawarkan kebijakan yang lebih masuk akal, bukan justru dengan cuma mengiming-imingi kartu saja. Rakyat butuh lapangan kerja, bukan gaji, ” tegasnya.

Pengangguran di Sumut
AHS juga menyoroti persoalan pengangguran di Sumut yang juga tidak kalah mengkhawatirkan. Ia mengungkapkan, beberpa bulan lalu Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut telah merilis laporan tentang fakta tingkat pengangguran di Sumut yang bertambah hingga 19 ribu orang.

“Kabarnya angka pengangguran di Sumut berjumlah 396 ribu orang. Tentunya ini menjadi PR bagi Eramas sebagai sebagai pemimpin baru di Sumut,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan pengangguran di Sumut ini, ketimbang mengadopsi strategi pemerintah pusat, AHS justeru lebih percaya jika Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tetap konsisten untuk mengoptimalkan pencapaian apa yang telah menjadi program-program unggulan yang sebelumnya mereka janjikan. Lima program tersebut menyangkut bidang ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pertanian dan kelautan.

Ditegaskannya, program pertama adalah terkait bidang ketenagakerjaan. Menurutnya, dengan menempatkan program ketenagakerjaan sebagai program unggulan pertama, hal ini membuktikan Pemprovsu cukup visioner dan sangat memahami selukbeluk persoalan daerah ini. “Sekarang tinggal bagaimana mengejawantahkan visi itu dalam bentuk program-program konkrit, sehingga persoalan pengangguran di daerah ini dapat diatasi secara efektif dan maksimal.

Melihat karakteristik persoalan pengangguran di Sumut, AHS menyarankan Pemprovsu untuk lebih memaksimalkan pembenahan dunia ketenagakerjaan sektor informal dan agraris, karena selama ini sektor inilah yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Sumut.

Dengan dukungan semua pihak, AHS optimis Pemprovsu di bawah kepemimpinan Edy Rahmayadi dan Musa Rajeksyah bisa mewujudkan itu semua.

“Dengan kian menurunnya angka pengangguran di daerah ini, maka pastinya impian mewujudkan Sumut Bermartabat itu akan semakin nyata dan terasa,” pungkasnya. (*)

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*