Putusan Dakwaan Suap Terbukti, Tanjung Dkk Harus Segera Ditahan

Oyang Orlando Petrusz SH bersama mantan Pangdam XVI Pattimura Doni Monardo.

KABARHUKUM-Maluku | Sugeng alias Tanjung dkk membantah telah memberikan suap atau gratifikasi kepada Yaya Purnomo dalam urusan DAK Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) tahun 2017, namun ternyata dalam putusan Majelis Hakim menyatakan dakwaan suap itu terbukti secara sah dan meyakinkan.

Maka oleh karena itu, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat Maluku dari Pulau Kisar Maluku Barat Daya, Oyang Orlando Petrusz SH mendesak agar Sugeng alias Tanjung  dkk harus segera ditetapkan sebagai tersangka selanjutnya ditahan oleh Penyidik KPK.




Ia menilai, bantahan-bantahannya itu mengindikasikan ada potensi akan berusaha menghalang-halangi jalannya penyidikan.

“Lagi pula beberapa waktu lalu beredar kabar ada orang-orang yang akan datang menemui Pimpinan KPK meminta proses hukum kasus ini ditunda dengan alasan jangan sampai menghalang-halangi jalannya pemilu dan pilpres di daerah, padahal alasan itu dinilai mengada-ada atau dengan kata lain tidak beralasan,” ujarnya, menanggapi komentar pakar hukum pidana, Prof Abdul Fickar Hadjar, yang diberitakan salah satu media ibukota di Jakarta tentang status hukum Sugeng alias Tanjung Dkk dalam kasus suap dan gratifikasi terdakwa Yaya Purnomo, Jum’at (8/3/2019).

Diketahui, dalam dakwaan JPU pada dakwaan kedua Tanjung disebut memberikan suap atau gratifikasi senilai Rp 350 juta pada bulan Nopember 2017 lalu kepada Yaya Purnomo atas bantuannya mengusahakan sehingga Kabupaten SBT mendapatkan DAK 2017.

Ada pun salah satu penggalan lakon suap dan gratifikasi ini diungkapkan sebuah media lokal di Kota Ambon bulan Agustus 2018 lalu konon dari sumber KPK, yaitu ada pengakuan Yaya Purnomo tentang komunikasinya dengan Tanjung dan Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas, malah besaran nilai uang setoran Tanjung sebagai pemulusnya sudah disepakati bersama. Selain itu diberitakan pula ada komunikasi aktif Yaya Purnomo yang saat itu berstatus tersangka dengan Tanjung dan Keliobas, malah bukti komunikasi itu sudah dikantongi Penyidik.

Ternyata menurut majelis hakim dalam putusannya yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta hari Senin (4/2) lalu, terdakwa Yaya Purnomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi bersama-sama sesuai dakwaan kedua. Putusan ini menurut Prof Abdul Fickar sebagaimana diberitakan media ibukota itu, justru telah merupakan fakta hukum yang meneguhkan semua lakon dan pelakon dalam dakwaan kedua. Malah berdasarkan putusan tersebut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisaksi Jakarta ini menghimbau KPK agar tidak ragu-ragu mengambil langkah hukum dengan menetapkan Sugeng alias Tanjung sebagai Tersangka, asal saja  barang siapa saja yang terlibat atau ikut-serta bersama-sama melakukan perbuatan itu semuanya harus diproses jangan sampai ada yang diluputkan.

Menanggapi komentar Prof Abdul Fickar ini Orlando mengatakan pihaknya sependapat, apalagi berasal dari seorang pakar hukum pidana tentu tidak ada yang perlu diragukan lagi.

Mantan pejabat pada salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar di Sulawesi Selatan ini juga menyinggung pemberitaan beberapa media lokal di Kota Ambon mengenai lakon suap Sugeng alias Tanjung, yang menurut penilaiannya tentu didasarkan pada data serta sumber yang kredibel, dalam arti bukan asal diberitakan. Lebih-lebih sebelum itu telah diberitakan secara luas oleh beberapa media yang menurut penilaian dia sejauh ini tergolong sebagai media-media mainstream di Maluku lebih khusus di Kota Ambon. Misalnya saja, kata Orlando, tentang pengingkaran Keliobas seakan-akan tak mengenali Yaya Purnomo padahal kemudian menurut Tanjung mereka justru sudah saling kenal bahkan juga dengan Kepala Dinas PUPR Umar Bilahmar SH, pengakuan Yaya Purnomo tentang peran Keliobas, dan lain-lain.

Dengan dinyatakannya terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut putusan hakim, tandas Pemerhati Hukum ini, pada satu pihak mengandung makna perbuatan suap dan gratifikasi yang dilakoni Tanjung dkk telah terdapat cukup bukti. Hanya pada pihak lain, dengan adanya bantahan-bantahan sebelum ini mengindikasikan akan ada lagi berbagai upaya untuk meluputkan diri dari jeratan hukum, entah langsung atau pun melalui pihak lain.

Sangat mungkin, kata dia, upaya-upaya untuk meluputkan diri itu akan mengakibatkan terhalangnya proses hukum misalkan menghilangkan atau merusak sesuatu bukti atau juga mempengaruhi saksi-saksi nantinya. Sebagaimana sebelum ini juga, kata Orlando, beredar kabar ada orang-orang yang mendatangi Pimpinan KPK meminta proses hukumnya Keliobas ditunda dengan alasan pemilu dan pilpres hingga ada warga yang datang menemui DPR RI di Senayan Jakarta meminta lembaga wakil rakyat itu ikut memantau jalannya proses hukum jangan sampai dihalang-halangi.

Oleh karena itulah, dia merasa perlu mendesak Pimpinan KPK agar mengambil langkah cepat, apalagi dengan adanya putusan ini otomatis menambah lagi satu alat bukti surat berarti sudah terdapat cukup bukti untuk menetapkan Tanjung dkk sebagai tersangka, selanjutnya ditangkap dan ditahan. Lebih-lebih lagi karena ada alasan subyektif yang memang patut dipertimbangkan Penyidik sebagai alasan penangkapan dan penahanan.

Ini semua tidak lain semata-mata demi mempercepat dan memuluskan jalannya penyidikan atas peran serta lakon Tanjung dkk dalam kasus suap dan gratifikasi ini agar bisa segera diajukan kepada Penuntut Umum untuk dituntut di muka Hakim Pidana berwenang,” pungkasnya.(*)


Laporan: Udin Waliulu

Bagi berita:

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*