KY Tegaskan Komitmen Wujudkan Kesuksesan Pemilu yang Adil dan Bersih

Ketua Bidang Hubungan Antar lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi menyampaikan paparannya dalam acara Sinergitas Komisi Yudisial Dengan Media Massa yang diselenggarakan di Hotel Santika Dyandra, Medan, Rabu (13/3/2019).

KABARHUKUM-Medan | Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga Negara mandiri menegaskan  komitmen penuh untuk mewujudkan kesuksesan pemilu yang adil dan bersih.

Demikian disampaikan Farid Wajdi, Ketua Bidang Hubungan Antar lembaga dan Layanan Informasi KY dalam Program Sinergitas Komisi Yudisial Dengan Media Massa yang diselenggarakan di Hotel Santika Dyandra, Medan, Rabu (13/3/2019).

Kegiatan yang mengambil tema “PerMedia Massa dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan”juga menghadirkan pembicara lain, seperti Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dan Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan dan  diikuti puluhan jurnalis dari pelbagai media (cetak, elektronik dan oline) di kota Medan.




Dalam paparannya Farid menjelaskan,  demi kesuksesan pemilu yang adil dan bersih 17 April 2019 nanti, diperlukan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk media massa dan masyarakat sipil. “Ada urgensi keterlibatan KY bersama dengan media massa dan masyarakat sipil lainnya dalam mewujudkan pemilu yang adil tersebut,” ujarnya.

Untuk itu, kata Farid, KY telah menyiapkan desk khusus terkait Pemilu 2019 sebagai wujud komitmen KY untuk mendorong pemilu yang adil dan bersih. KY akan melakukan pengawasan hakim, pemantauan persidangan, dan advokasi hakim terkait perkara pemilu.

“Hal ini sesuai dengan konsepsi keadilan pemilu atau electoral justice yang menyaratkan penyelesaian pemilu benar-benar menjamin perlindungan terhadap hak-hak pemilu dan hak warga negara,” katanya.

Ia berharap, dalam pelaksanaan pemilu ini tidak terjadi manipulasi ataupun tindakan curang yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Pemilu harus pula memastikan tegaknya rule of law dan perlindungan terhadap hak warga negara.

Lebih lanjut Farid mengingatkan, pelaksanaan Pemilu 2019 berpotensi memunculkan sengketa pelanggaran administratif pemilu dan tindak pidana pemilu yang diselesaikan melalui pengadilan. Untuk penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sementara penyelesaian pelanggaran tindak pidana pemilu dilakukan di pengadilan umum.

Terkait hal tersebut, kata Farid, KY mendorong para hakim yang menangani kasus tersebut menjaga independensi sehingga menghasilkan putusan yang objektif dan akuntabel.

“KY berharap hakim-hakim yang menangani sengketa pemilu dapat menguasai konsepsi pemilu dan keadilan pemilu secara optimal. Hakim diminta menjaga integritas dalam penanganan perkara-perkara pemilu sehingga terwujudnya pemilu yang jujur, adil dan demokratis,” sebutnya. (*)


Laporan: M.R. Sihaloho

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*