OTT Romy, AHS: KPK Pantas Diapresiasi

KABARHUKUM-Medan | Peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias di Jawa Timur, Jumat (15/3/2019) terus menyita perhatian publik.

Terkait hal tersebut, pakar hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Abdul Hakim Siagian (AHS) mengatakan, terlepas banyaknya opini yang berkembang di tengah-ditegah publik, tentunya kerja KPK pantas diapresiasi. “Keliru jika ada yang bilang itu prestasi Jokowi. Padahal jelas ini adalah prestasi KPK sebagai lembaga yang independen,” ujarnya, Sabtu (16/3/2016).

AHS  berharap,  nantinya KPK akan tuntas mengungkap berbagai hal yang bertemali dengan kasus ini. Menurutnya, publik pasti tidak ingin melihat kasus ini cuma berhenti pada Romy  saja, tapi bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Terlebih KPK menyebut kasus ini terkait dengan sual  jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

Kita mendukung sepenuhnya KPK dapat membongkar kasus ini secara tuntas,” kata Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sumut ini.

Abdul Hakim Siagian

Sedangkan secara politis, AHS menilai peristiwa OTT Romi ini sedikit banyaknya tentu akan memberi dampak negatif kepada sejumlah pihak, terutama kepada PPP dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, dimana Romy menjabat sebagai Dewan Penasehat.

Meskipun demikian, AHS menyayangkan sikap sebagaian besar TKN  Jokowi-Ma’ruf yang terkesan “cuci tangan” atas kasus yang menimpa Romy. Menurutnya, paling tidak mestinya TKN Jokowi-Ma’ruf memeperlihatkan empatinya, misalnya dengan menjenguk Romy di tahanan KPK.

“Jadi bukan sebaliknya justru sibuk melontarkan opini retoris dengan berusaha meyakinkan publik bahwa kasus Romy adalah semata urusan pribadi, bahkan dijadikan argumentasi untuk mendukung kesan bahwa rezim Jokowi tidak tebang pilih dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi,” kata Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Sumut ini.

Oleh karena itu, AHS menyarankan agar presiden Jokowi bisa lebih menunjukan ketegasan sikap sebagai bentuk keseriusannya mendukung upaya pemeberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime di negeri ini. (*)

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*