Duh, 178 Ribu Penyelenggara Negara Belum Lapor Harta Kekayaan ke KPK

Spanduk pelaporan LHKPN di KPK. [foto: net]

KABARHUKUM-Jakarta | Masih banyak penyelenggara Negara yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jelang pekan terakhir pelaporan LHKPN pada Ahad (31/3), data KPK per Senin (25/3/2019) menyebutkan, masih 46,47% yang melaporkan kekayaannya.

“Sebelum batas waktu pelaporan periodik 31 Maret 2019, masih lebih dari setengah penyelenggara belum melaporkan kekayaannya,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Senin (25/3/2019), seperti dilansir dari Republika.




KPK mengingatkan waktu yang tinggal sepekan lagi agar dimanfaatkan oleh para penyelenggara negara. Karena, pelaporan harta kekayaan merupakan kewajiban dari setiap penyelenggara negara.

“Jadi yang sudah lapor itu sekitar 156 ribu penyelenggaraan negara dan yang belum lapor itu sekitar 178 ribu penyelenggara negara. Hari ini cukup banyak para penyelenggara negara yang melaporkan secara relatif bersamaan ya Jadi ada sekitar 3 ribu proses pengisian laporan melalui website,” kata Febri.

Sebenarnya, caranya tidak sulit yaitu cukup dengan membuka website elhkpn.kpk.go.id kemudian login dan mengikuti petunjuk yang ada. “Jika ada kendala, bisa menghubungi KPK di Call Center 198. Kami akan membantu,” kata Febri (*)

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*