Jelang Pilpres, PD IPM Tanjungbalai Surati Walikota

Yuha Syufat, Ketua PD IPM Tanjungbalai.

KABARHUKUM-Tanjungbalai | Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PD IPM) Kota Tanjungbalai telah melayangkan surat permohonan klarifikasi kepada walikota Tanjungbalai M Syahrial pada tanggal 05 Maret 2019 terkait adanya dugaanpelanggaran Undang-undang tentang Pemilu yang bersih. Walikota disinyalir telah melibatkan aparatur sipil negara (ASN) seorang camat yang masih aktif di kota Tanjungbalai .

Ketua PD IPM Yuha Syufat menjelaskan kepada media, bahwa mereka mendapati sikap yang tidak wajar telah di lakukan oleh walikota Tanjungbalai dengan melibatkan ASN dikota Tanjungbalai secara terang-terangan ikut melakukan kampanye untuk meyakinkan dan memilih pasangan calon 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang disampaikan langsung oleh ayah kandung walikota di acara yang digelar di pantai galau kelurahan Kuala Silo Bestari kecamatan Tanjungbalai Utara kota Tanjungbalai pada tanggal 27 Februari 2019.




“Tentunya ini sangatlah menciderai sistem demokrasi dan pasti tidak mencerminkan sikap pemerintahan yang bersih dan jujur terkait pelaksanaan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan sebentar lagi,” ujarnya.

M. Syahrial, Walikota Tanjungbalai

Dikatakannya, kasus ini  bertentangan dengan UU no 7 tahun 2017 tentang pemilu, yakni  pasal 282 dan 283.

Menurutnya, kasus ini sudah menjadi sorotan dikalangan masyarakat kota Tanjungbalai dan beberapa aktivis penggiat sosial.

Yuha berharap agar Panwas dan Bawaslu segera melakukan tindakan tegas dan memberikan efek jera kepada ASN, TNI & POLRI yang telah berani melanggar aturan tanpa tebang pilih. “Ini penting, agar masyarakat masih punya rasa kepercayaan kepada institusi yang belakangan ini selalu aktif  menyampaikan himbauan agar  netral. Jangan sampai  sikap mereka justri berbanding terbalik dari perkataan mereka,” tegasnya. (*)

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*