Dijadikan Terdakwa, Advokat Afrizon Sebut Dakwaan JPU Penuh Keganjilan

KABARHUKUM – Medan | Dakwaan penuntut umum dari Kejatisu, Sarona Silalahi SH atas kasus yang menimpa Advokat Afrizon SH MH yang diduga memalsukan isi surat klarifikasi Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan Musriadi, dinilai error in persona atau kabur.

Penilaian itu tersampaikan dalam eksepsi (nota keberatan) Afrizon selaku terdakwa atas dakwaan penuntut umum pada sidang lanjutan yang dibacakannya, Selasa (26/3/2019) di ruang Cakra 4 Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Menurut Afrizon, ada keganjilan dalam perkara yang menjerat dirinya, mulai dari penyidikan di Poldasu hingga dakwaan diajukan penuntut umum. Ia sama sekali tidak pernah memiliki dokumen klarifikasi Kepala BPN Kota Medan palsu.




Diungkapkannya, fakta sebenarnya adalah ia sedang menjalankan tugasnya sebagai advokat mendampingi kedua kliennya yakni Tengku Awaluddin Taufiq dan T Isyawari (juga dijadikan sebagai terdakwa oleh penuntut umum). Sehingga dalam hal ini tidak bisa dituntut baik proses maupun di luar persidangan.

Lanjut Afrizon, ada dugaan upaya kriminalisasi terhadap dirinya,karena dalam dakwaan pertama penuntut umum tidak menjelaskan secara cermat, tegas, lengkap tentang cara memalsukan surat klarifikasi orang pertama di BPN Kota Medan Nomor: 589/1217-300/VI/2016, tertanggal 15 Juni 2016 tersebut.

JPU dinilainya tidak cermat menguraikan letak unsur pidana merubah / memalsukan isi surat jawaban Kepala BPN Medan atas surat permohonan klarifikasi susulan dari Drs Tengku Azan Khan MSc, selaku zuriat / keturunan dari Sultan Ma’mun Al–Rasyid Perkasa Alamsyah, Sultan Deli ke-9, melalui terdakwa selaku kuasa hukumnya.

“Bila memang isi surat jawaban Kepala BPN Kota Medan tersebut dirubah / dipalsukan seharusnya yang patut dimintai pertanggungjawaban adalah Robert Silalahi. Karena surat aquo (dalam bentuk fotokopi) dimaksud diperoleh dari Robert yang juga pegawai BPN Medan bagian sengketa,” ungkap Afrizon.

Kapasitas terdakwa sebagai advokat mendampingi kliennya atas nama Drs Tengku Azan Khan MSc dkk dengan menyalin isi surat klarifikasi Kepala BPN Kota Medan untuk atas surat permohonan klarifikasi terhadap lahan berada dalam kelima Grant Sultan Nomor 254, 255, 256, 258 dan 259.

Afrizon dan terdakwa Tengku Awaluddin Taufiq sebelumnya dijerat dengan dakwaan pertama, pidana Pasal 263 ayat (1) KUHPidana. Kedua, Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.(*)

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*