Jelang Pemilu Serentak 2019, Ini Indeks Kerawanan Demokrasi yang Perlu Diperhatikan

Shohibul Anshor Siregar tampil sebagai pembicara dalam acara Rapat Persiapan Menghadapi Pemilu Serentak 2019 di Kantor Bupati Labuhan Batu

KABARHUKUM-Labuhan Batu | Menjelang pemilu serentak 2019, setidaknya seseorang bisa mengetahui bagaimana proses pemilu itu sebelum terjadi.

Demikian dijelaskan dosen Pengantar Ilmu Sosiologi dan Politik UMSU, Shohibul Anshor Siregar saat tampil sebagai pembicara dalam  acara Rapat Persiapan Menghadapi Pemilu Serentak 2019 di Kantor Bupati Labuhan Batu, Senin (18/3/2019).

Menurut Shohibul,  Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari tahun ke tahun belum juga membaik. Konsolidasi demokrasi diharapkan menukik kepada aspek-aspek substansi sehingga tak lagi bertahan pada demokrasi prosedural. Berpedoman kepada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Serentak 2019 yang dibuat oleh Bawaslu, Pemilu Serentak Tahun 2019 masih belum bisa terlepas dari kendala-kendala nilai dan integritas yang pada gilirannya memengaruhi kemungkinan massifikasi ‘electoral error’ di lapangan.




Secara umum, lanjutnya, diasumsikan bahwa hal-hal ideologis, historis dan pragmatis akan saling berinteraksi menentukan perilaku pemilih. Berdasarkan hasil pengecekan sementara di lapangan ditemukan faktor-faktor yang menjadi penentu pilihan politik, yakni uang, hubungan keluarga, agama, parpol, sumbangan dan bantuan fasum, sosok, status sosial (kekayaan dan tingkat ketokohan), ide dan janji kampanye dan status sosial yang dibentuk oleh faktor pendidikan dan pekerjaan caleg.

“Sekali lagi, faktor-faktor ini bersifat umum. Bisa saja derajatnya berbeda antara satu dan lain dapil,” ujarnya.

Berangkat dari keadaan umum itu, kata Shohibul, saran yang dapat diajukan ialah pertama, mendorong caleg untuk “bergerilya” di dapil dengan tema tingkatkan image figuritas, tingkatkan efektivitas jaringan, dan pikirkan budget untuk membiayai pergerakan. Kedua, mendorong public figur yang berintegritas apalagi yang memiliki kewibawaan teruji untuk terus menyadarkan pemilih untuk membangun demokrasi bermartabat dan berintegritas. Ketiga, mendorong pengawasan publik dan para enforcement (Bawaslu dan Gakkumdu).

 

Indeks Kerawanan Pemilu

Shohibul menjelaskan, IKP merupakan upaya Bawaslu RI untuk melalukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berabagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serentak tahun 2019. Dalam IKP, kerawanan didefinisikan sebagai segala hal yang menimbulkan berpotensi yang menghambat proses pemilihan umum yang inklusif dan benar.

Diungkapkannya, terdapat empat indikator IKP yang dapat terjadi di pemilu nanti yaitu antara lain konteks sosial politik, penyelenggaraan yang bebas dan adil, kontestasi dan partispasi.

Konteks sosial politik terdiri dari empat variabel yang mempengaruhi IKP yaitu keamanan, otoritas penyelenggara, penyelenggara negara, dan relasi kuasa di tingkat lokal.

Kemudian penyelenggara yang bebas dan adil terdiri lima variabel yang mempengaruhi IKP adalah hak pilih, kampanye, pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu dan pengawasan pemilu.

Yang ketiga adalah, kontestasi. Kontestasi dipengaruhi tiga variabel yaitu hak politik terkait gender, representasi minoritas, dan proses pencalonan. Keempat adalah partisipasi.

“Partisipasi terdiri dari lima variabel yang mempengaruhi IKP, diantaranya yaitu partisipasi pemilih, partisipasi partai,  partisipasi kandidat dan partisipasi publik,” jelasnya. (*)


Laporan: Roni Djambak

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*