Ikhwaluddin Simatupang Harap Semua Pihak Dukung Pemilu Damai

KABARHUKUM – MEDAN | Kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama dan elit-elit politik serta peserta pemilu Tahun 2019 ini, diimbau untuk menjaga kondusifitas di masyarakat dan mengarahkan penyelesaian permasalahan-permasalahan kepada saluran-saluran hukum tersedia.

Imbauan tersebut disampaikan Ikhwaluddin Simatupang, mantan Anggota KPU Kota Medan 2003-2008 kepada wartawan, Selasa (16/4/2019) mengingat pemilu kali ini bisa sangat mungkin akan memiliki kekurangan-kekuarangan.

“Pelaksanaan pemilu sebelum-sebelumnya juga ada kekurangan tetapi tetap berjalan damai karena pada prinsipnya budaya masyarakat kita sangat mencintai kedamaian. Apalagi peraturan perundang-undangan Indonesia telah menyediakan saluran-saluran hukum untuk penyelesaian masalah pada pelaksanaan pemilu. Pelanggaran-pelanggaran administrasi dan pidana disalurkan melalui Badan Pengawas Pemilu, sengketa terhadap hasil perolehan suara diseleesaikan melalui Mahkamah Konstitusi dan apabila ada penyelenggara pemilu yang tidak professional atau melanggar kode etik dapat disalurkan melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,” terang Ikhwalhddin.

Mantan Direktur LBH Medan ini meminta masyarakat juga harus mendukung Pemilu Damai yang diselenggarakan oleh KPU dan diawasi Bawaslu.

”Penyelenggara pemilu itu lahir dari kita. Kita harus memberi kepercayaan kepada KPU dan Bawaslu yang orang-orangnya bersumber dari masyarakat sendiri,” ucap Ikhwaluddin yang juga pernah menjabat Ketua Panwaslu Sumut ini.

Lanjut Ikhwaluddin Simatupang, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pelaksanaan penghitungan suara. Karena penghitungan suara dilaksanakan secara berjenjang yakni di TPS, Panitia Pemilihan Kecamatan dan KPU (Kab.Kota/Provinsi dan Pusat). Dalam penghitungan secara berjenjang dengan menggunakan data dokumen (berita acara) yang dimiliki KPU, Bawaslu dan Peserta Pemilu, apabila ada keberatan terhadap hasil penghitungan suara maka dapat dilakukan koreksi dalam setiap tingkatan.

Dia menambahkan, hasil pemilu bukan berdasarkan data yang terkumpul melalui Informasi Teknologi (IT) tapi berdasarkan dokumen berita acara penghitungan suara secara berjenjang.

“Pemilu ini adalah wujud dari kedaulatan rakyat, jadi semua Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat menggunakan hak pilih harus datang ke TPS masing-masing tanggal 17 April 2019, namun jangan lebih dari satu kali menggunakan nama sendiri atau nama orang lain untuk masuk ke bilik suara, karena hal tersebut dapat dipenjara,” pungkas Ikhwaluddin Simatupang.

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*