MAHUTAMA Gelar Seminar Nasional Reformulasi GBHN

KABARHUKUM-Depok | Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA) bekerjasama dengan Majelis Permusyawartan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI)  menggelar acara Seminar Nasional dengan tema “Jihad Konstitusi Muhammadiyah dalam Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan nasional dengan Model GBHN”.

Dalam acara yang dilaksanakan di Hotel Margo Depok, Jumat (10/5/2019), hadir sejumlah narasumber yang kompeten, seperti Ketua Badan Pengkajian MPR RI Marthin Hutabarat, Ketua MAHUTAMA Aidul Fitriciada Azhari, Guru besar HTN UI Jimly Asshiddiqie, Guru besar IPB Didin S. Damanhuri dan Guru Besar UMJ Zaenal Arifin Hosen. Sementara yang tampil sebagai moderator yang memndu acara ini adalah Auliya Khasanofa, Sekjen MAHUTAMA.




Dalam paparannya, Ketua Umum MAHUTAMA,  Aidul Fitriciada Azhari  menegaskan,  bahwa  sesungguhnya Indonesia masih membutuhkan semacam pedoman haluan pembangunan nasional yang menjadi arah perjalanan pembangunan secara berkala.

“Reformulasi GBHN menjadi prioritas menghindari ketidakselarasan pembangunan dalam semua tingkatan baik pusat maupun daerah,” ujarnya saat memaparkan GBHN dalam tinjauan historis, filosofis, yuridis dan sosiologis pada acara tersebut.

Lebih lanjut ditegaskannya, bahwa tujuan bangsa tidak bisa diserahkan begitu saja kepada presiden dalam visi lima tahunan. Karena, visi presiden dinilai subjektif karena bersifat personal. ”Jadi,  pada prinsipnya kita sangat mendukung wacana penguatan kembali MPR dan menghidupkan kembali GBHN, tentunya dengan formulasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa ini kedepan,” jelasnya.

Sementara Ketua Badan Pengkajian MPR RI Marthin Hutabarat menyambut baik acara yang diinisiasi oleh MAHUTAMA ini.  Menurutnya, Muhammadiyah adalah salahsatu ormas terbesar di republik ini yang wajib kita minta kontribusi pemikirannya terkait wacana menghidupkan GBHN ini.

Ia mengatakan GBHN  itu sangat penting. Karena GBHN bisa mensinergikan dan menyalaraskan  visi dan misi Presiden yang berbeda, sehingga arah pembangunan bangsa sangat jelas dan tegas.

Jimly Asshiddiqie sebagai guru besar HTN UI menyampaikan,  sangat penting menghadirkan GBHN dengan tawaran melalui UU, Tap MPR atau Perubahan kelima UUD NRI Tahun 1945.

Guru besar IPB Didin S. Damanhuri menyampaikan, bahwa model GBHN seperti masa lalu akan jauh lebih mendalam contentnya, jauh lebih luas partisipasi para elite strategisnya serta jauh lebih legitimate mandat rakyatnya terhadap platform pembangunan. “Oleh karena itu, dengan model GBHN tersebut, pertanggungjawaban Presiden baik terhadap ketaatan terhadap Konstitusi maupun terhadap aspirasi rakyat, akan jauh lebih jelas” jelasnya.

Sementara itu, Zaenal Arifin Hosen, Guru Besar UMJ,  mendorong MAHUTAMA untuk merespon keinginan MPR RI dengan membentuk tim yang memberikan masukan untuk mereformulasi GBHN baik subtansi maupun regulasi.

Masukan tersebut langsung direspon oleh Auliya Khasanofa Sekjen MAHUTAMA yang menjadi moderator ketika menyimpulkan hasil Serasehan itu.

“Reformulasi GBHN merupakan bagian dari jihad konstitusi Muhammadiyah dengan mendorong perubahan UUD NRI Tahun 1945 kelima,” ujarnya disambut antusias oleh 150 orang peserta yang hadir termasuk pengurus MAHUTAMA dari seluruh Indonesia. (*)

 

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*