KY Gelar Diskusi Media Terkait RUU Jabatan Hakim

Foto ilustrasi RUU Jabatan Hakim.

KABARHUKUM-Jakarta | Komisi Yudisial (KY) kembali menggelar diskusi media terkait Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim dengan tema “Melanjutkan Dukungan Pembahasam RUU Jabatan Hakim”, Selasa (14/5) di Jakarta.

Hadir sebagai narasumber yaitu Ketua KY Jaja Ahmad Jayus, Anggota DPR RI M. Nasir Djamil dan Peneliti ILR Erwin Natosmal Oemar.

RUU JH yang merupakan inisiatif DPR memfokuskan menjadi fokus KY dalam membenahi dunia peradilan saat ini. Sebagai stakeholder, KY berharap RUU JH akan segera disahkan oleh DPR.

Perubahan status hakim dari pegawai negeri sipil (PNS) di bawah eksekutif beralih sebagai pejabat negara mengandung berbagai konsekuensi-konsekuensi positif yang menyertainya.

Komisi Yudisial RI mendukung upaya tersebut sebagai langkah pembenahan peradilan di Indonesia. Dalam manajemen hakim, fokus pengaturannya pada beberapa aspek. Di antaranya rekrutmen hakim, proses promosi mutasi, penilaian profesionalisme dan pengawasan.

KY berpendapat bahwa independensi lembaga peradilan merupakan suatu kewajiban. Namun, selain independensi, akuntabilitas juga menjadi sangat penting untuk mewujudkan peradilan yang bersih. Bahwa prinsip independensi tidak pernah berdiri sendiri, di mana ada independensi maka di situ pula terdapat akuntabilitas yang sama pentingnnya untuk diperjuangkan.

Prinsip akuntabilitas di bidang peradilan dapat dengan melakukan pembagian tanggung jawab antara MA sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dengan KY sebagai pendukung lembaga peradilan dalam menjaga integritas dan independensi hakim. Hal ini merupakan upaya mewujudkan akuntabilitas publik tanpa mengganggu independensi hakim, serta diharapkan dapat mengubah arah manajemen atau pengelolaan hakim yang lebih baik. (*)

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*