KABARHUKUM-Jakarta | Banyak calon kepala daerah (Cakeda) dari Partai Golkar terancam tak bisa ikut pilkada disebabkan kubu Agung Laksono diduga meminta mahar hingga mencapai Rp […]
KABARHUKUM-Medan | DPD PDI Perjuangan (PDI) Sumatera Utara menetapkan 23 nama bakal calon kepala daerah di 23 kabupaten/kota di Sumut yang akan maju pada Pilkada […]
KABARHUKUM-Medan | Jelang Pilkada serentak 2015, jabatan Pejabat Walikota Medan dipastikan kosong. Seperti diketahui bahwa jabatan Walikota Medan periode 2010-2015 akan berakhir pada 26 Juli […]
KABARHUKUM-Medan | Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho meminta kepada setiap SKPD Pemprov yang ditunjuk sebagai Pejabat (Pj) Walikota/Bupati harus mampu bekerja maksimal di 2 posisi […]
KABARHUKUM-Medan | Gubsu Gatot Pujo Nugroho menggelar Halal Bi Halal di rumah dinas Jalan Sudirman Medan, Kamis (23/7/2015). Pada kesempatan itu, Gatot menekankan kepada seluruh […]
KABARHUKUM-Jakarta | Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Malik, menyambut baik hasil audit BPK tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa munculnya coretan dari BPK tersebut […]
KABARHUKUM-Jakarta | Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada Desember 2015 belum siap. Hasil itu didapat dari audit terhadap 269 Komisi […]
KABARHUKUM-Medan | Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Romahurmuziy menetapkan Yulizar Parlagutan Lubis sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sumut […]
KABARHUKUM-Medan | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dibawah pimpinan Romahurmuzy siap menghadapi Pilkada serentak pasca putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang memenangkan pihaknya. Kesiapan […]
KABARHUKUM-Kuala Lumpur | Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menginstruksikan pengacaranya untuk melakukan tindakan terhadap Wall Street Journal (WSJ). WSJ sebelumnya melaporkan adanya dana negara sebesar […]
KABARHUKUM-Jakarta | Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat mendesak kepolisian membuka kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani lembaga itu. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja dengan […]
KABARHUKUM-Jakarta | Menneg BUMN disinyalir berdwi-kewarganegaraan. Karena Amerika Serikat (AS) menganut paham kelahiran berdasarkan tempat, Rini yang lahir di AS pun ditengarai masih mengantongi WN […]
KABARHUKUM-Jakarta # Pramono Anung, politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mengatakan reshuffle menteri kabinet kerja sepenuhnya adalah kewenangan Presiden Joko Widodo. Namun, dalam perjalanan […]
KABARHUKUM-Jakarta | Bola panas soal siapa menteri yang berani menghina Presiden Jokowi di belakang layar, mengarah ke Menteri BUMN, Rini Soemarno. Menanggapi beredarnya transkrip ‘curhat’ […]
KABARHUKUM-Jakarta | Mendagri Tjahjo Kumolo melaporkan menteri yang menjelekkan Presiden Jokowi ke RI-1. Pada saat bersamaan, di internal elite PDIP beredar teks mirip transkrip diduga […]
KABARHUKUM-Medan | Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengingatkan penyelenggara pemilihan umum tidak memanipulasi syarat dukungan calon perseorangan. Pengawas Pemilihan berwenang […]
KABARHUKUM-Jakarta#Dana pemerintah untuk pembangunan desa dilarang dimanfaatkan untuk kampanye jelang momentum politik pilkada serentak. Masyarakat diminta mengawasi dan melaporkan jika ada penyimpangan penggunaannya. Saat ini […]
KABARHUKUM-Jakarta#Amien Rais berharap agar Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan persoalan ekonomi saat ini. Bahkan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) […]
Copyright © 2019 | kabarhukum.com